Oknum Ditjen Pajak Kembali Terlibat Kasus Suap, Kemenkeu Diminta Ketatkan Pengawasan

Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian SY,
Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian SY,
banner 468x60
Bagikan:

JAKARTA – KPK kembali mengusut dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) Kementerian Keuangan. Komite I DPD RI yang membidangi urusan hukum mendorong KPK untuk mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar Rupiah itu.

“Komite I DPD RI mendukung KPK untuk melakukan pengusutan secara tuntas terhadap kasus dugaan suap di Ditjen Pajak,” ungkap Anggota Komite I DPD RI, Ahmad Bastian SY, Jumat (5/3/2021).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Meski KPK sudah melakukan penggeledahan, namun nama-nama tersangka belum diumumkan karena masih menunggu kelengkapan alat bukti. Adapun modus suap dalam kasus ini masih sama dengan sejumlah perkara pajak lainnya, yaitu suap pengurusan pajak kepada pemeriksa pajak. Oknum Ditjen Pajak menerima suap dari perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah.

KPK menyebut nilai suap dalam kasus ini cukup besar hingga puluhan miliar Rupiah. Bastian menyebut, kasus suap tersebut kembali mencoreng citra Ditjen Pajak.

“Kelakuan oknum-oknum nakal ini yang membuat citra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali tercoreng,” ucap senator daerah pemilihan (Dapil) Lampung itu.

Menkeu Sri Mulyani sudah membebastugaskan pegawai aparat sipil negara (ASN) dari Ditjen Pajak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap. Kemenkeu diharapkan memperketat pengawasan kepada para pegawainya agar tidak lagi terjadi kasus suap di lingkungan Ditjen Pajak.

“Karena kasus suap pengurusan pajak ini sering terjadi, Kemenkeu harus lebih mengetatkan pengawasan. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu perlu lebih garang melakukan pemantauan kepada para pegawai karena potensi terjadinya tindakan suap sangat besar di lingkungan Ditjen Pajak,” sebut Bastian.

READ  Senator Lampung Harap Kehadiran Ponpes Lirboyo Bantu Cerdaskan Warga di Bidang Agama

Komite I DPD juga menaruh harapan besar kepada Menkeu Sri Mulyani. Bastian berharap, evaluasi besar-besaran dilakukan di jajaran Ditjen Pajak agar tak ada lagi kasus korupsi.

“Kami mendorong Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani membangun jajaran Ditjen Pajak yang lebih kredibel. Pilihlah pimpinan yang bersih dan memiliki rekam jejak yang baik,” ucap mantan Anggota DPRD Lampung Selatan itu.

KPK sudah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua ASN Ditjen Pajak terkait masalah ini. Salah satu yang dicekal adalah seorang ASN yang pernah menjabat sebagai salah satu direktur di Ditjen Pajak.

Bastian berharap sinergi yang baik antar-instansi dapat cepat menuntaskan kasus dugaan suap pengurusan pajak di Ditjen Pajak. Ia juga berharap KPK bisa membuka semua modus operandi yang mengakibatkan kerugian negara di sektor pajak.

“Harus ditelusuri berbagai kemungkinan modus operandi yang dilakukan terkait pengemplangan pajak. Sebab kerugian negara dari kasus-kasus suap itu cukup besar,” urai Bastian.

Sementara itu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil kembali mengungkap adanya suap di jajaran Ditjen Pajak. Ia berharap kasus suap ini menjadi kasus suap terakhir di jajaran Kemenkeu.

“DPD mendukung pemberatasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Setiap celah kemungkinan terjadinya korupsi memang harus ditutup. Kita harapkan tidak lagi ada kasus korupsi di lingkungan Ditjen Pajak,” tegas LaNyalla. (elz/ijs)

banner 300x250
Bagikan:

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *